LSM GERAK Sulut Desak Jerat 4 Pokja Sebagai Pelaku Gratifikasi

Direktur Eksekutif GERAK Sulut, Jimmy Tindi.(ist)

Manado ESc--Direktur Eksekutif GERAK Sulut, Jimmy Tindi, mendukung adanya upaya untuk menindak lanjuti kasus gratifikasi yang menyeret 4 pokja, dalam kasus Suap Mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip.

"Logika formal dalam undang-undang tindak pidana korupsi, pada persoalan Tentang Gratifikasi adalah adanya orang yang memberi dan menerima. Nah dalam hal ini orang yang memberi sesuai dalam BAP oleh penyidik KPK, orang dalam penyidikan telah memberikan uang ikut serta dijadikan tersangka karena mereka satu bagian termasuk 4 orang eks pokja," tegasnya.

Karena menurutnya, mereka turut andil dalam gratifikasi dengan mengumpulkan dan mengambil sejumlah fee proyek.

"Mereka mengumpulkan, yang mengorhanisir. Sementara yang inisiatif untuk memberikan uang itu adalah para kontraktor-kontraktor sehingga diberikan pekerjaan. Dalam bunyi undang-undang tindak pidana korupsi barang siapa karena jabatanya memperkaya diri sendiri dan atau orang lain," jelasnya.

"Saya pikir disitu point-point bagi penyidik kejaksaan dan kepolisian untuk segera menindak lanjuti hasil putusan hukum dari SWM," kuncinya.

Diketahui sebelumnya, Mantan Bupati SWM terbukti secara sah menerima gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2019, Selasa (25/1/2022).

Hal ini disampaikan langsung oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Djamaludin Ismail, Muhammad Alfi Sahrin Usup, dan Hakim Ad Hoc Edy Darma Putra. 

Selain pidana empat tahun penjara, SWM dituntut membayar denda Rp 200 juta subsider kurungan tiga bulan.

Lalu SWM diminta membayar uang ganti rugi sebesar Rp 9.303.500.000 yang jika tidak dibayarkan dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Sri Manalip disita negara untuk dibayarkan sebagai uang ganti rugi.

Penulis: Sunita/Ro/rd