DPRD Manado Kegerahan di Tuding Hambat Pembahasan KUA-PPAS RAPBD-P

 

Manado,Editorialsulut.com - Belum selesainya pembahasan KUA-PPAS RAPBD-P Manado 2020, mulai membuat DPRD Manado menerima tudingan buruk.  

DPRD dituding sebagi dalang penghambat pembahasan dan disebut tidak pro rakyat, sehingga membuat marah para personel banggar yang telah berjuang mati matian memperjuangkan nasib rakyat dalam pembahasan RAPBD perubahan 2020. 

Menyikapi tudingan tersebut, personel badan anggaran dari FGerindra, Mona Kloer, angkat bicara menjelaskan kondisi yang sebenarnya, agar diketahui masyarakat Manado. 

"Kami tidak mau ini bergulir terlalu jauh, jadi sebagai personel badan anggaran, saya harus meluruskan opini tak bertuan yang menuding dan menyudutkan kami sebagai aktor intelektual yang menghambat pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2020," kata Nona Mona, sapaan akrab ketua DPC Gerindra Manado itu. 

Dia menjelaskan, dalam fungsi budgeting yang dimiliki DPRD  Manado, pihaknya berhak menilai, merevisi dan memastikan anggaran tidak dimakan "setan". 

"Kami prihatin banyak oknum yang sengaja bermain mengerdilkan DPRD dengan menuding lembaga politik itu tidak peduli dengan rakyat, tapi masyarakat mana? setingan? bekingan atau yang dalam tekanan," katanya. 

Karena itu Mona mengingatkan masyarakat jangan mau dihasut dan di adu domba ketika mereka sedang berjuang menjamin hajat hidup masyarakat Manado, di tengah kondisi yang sarat dengan praktek keji. 

Mona menegaskan, DPRD dalam setiap agendanya selalu berdiri diatas pedoman perundang-undangan dan sama sekali tidak termakan bujuk rayu, karena cukup tahu. 

"Sudah saatnya masyarakat membuka mata lebar-lebar, kenapa sampai hajat hidup kalian belum dipenuhi secara manusiawi, itu karena ego, padahal peranan DPRD sebagai penyelenggara pemerintah tidak diindahkan ketika palu diketuk, kami juga tidak tahu terjadi penambahan untuk hal-hal yang tidak mendesak, sehingga hajat hidup masyarakat tersandera," katanya. 

Diapun menegaskan kembali, di waktu yang kedaluwarsa ini, bukan DPRD terutama fraksi Gerindra dan PDIP yang bersalah, tetapi pemerintah yang selalu berkelit. 

"Lagu lama jangan diputar lagi, pemberkasan selalu tidak tepat waktu komunikasi dan koordinasi tidak ada, kenapa sekarang mendesak dan menuntut kami harus cepat bertindak, kalau tidak ada pembahasan itu adalah hak budgeting DPRD, maka kami melepaskan semua ego semua aturan karena diatas semua itu, yang kami pikirkan adalah hal kemanusiaan, tapi apakah janji eksekutif sudah dipenuhi?" katanya. 

Dia mengingatkan jika dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) bisa untuk 2021, dengan acuan yang jelas, kenapa yang ini tidak bisa? apa sebenarnya yang ditunggu, berkas bisa direvisi kenapa mau menyalahkan DPRD.(Dims)