Masa Reses Kedua Tahun 2018, Pimpinan DPRD Manado Kembali Serap Aspirasi Masyarakat

Ketua DPRD Manado, Noortje Van Bone saat melaksanakan reses di Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario, Selasa (12/6/2018)

Manado, BLITZ – Masa reses kedua tahun 2018 lembaga DPRD Manado, dimanfaatkan para wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPRD Manado. Tidak terkecuali para pimpinan dewan.

Ketua DPRD Manado, Noortje Van Bone menggunakan masa reses dengan menyerap asiprasi dari masyarakat di Dapil Sario-Malalayang, Selasa (12/6/2018). 

Berbagai usulan dan masukan disampaikan warga mulai dari soal lampu jalan, drainase sampai urusan akta-akta kependudukan semuanya mencuat dalam reses yang digelar sampai malam itu.

Para penanya mulai dari Sonny Kaparang, Telly Kapoh, Mei Lengkong, James Tenda, Michael Mondigir sampai Ibu Rukiat yang merupakan korban kebakaran menyampaikan keluhan sambil minta diperjuangkan.

Masyarakat yang menghadiri reses Ketua DPRD Manado di Kelurahan Ranotana

Lampu jalan ada 12 titik yang padam, juga soal e-KTP yang tidak selesai, juga PBL yang tidak lagi merata. Kemudian Telly menyampaikan terimakasih kepada ketua DPRD karena sudah memperjuangkan aspirasi pembebasan lahan dan minta dibantu soal drainase karena sering banjir. Sedangkan soal penggusuran rumah di Ranotana dan permintaan tambahan terpal, pengerukan drainase dan pengaspalan jalan di lingkungan I, minta agar dibantu.

Terhadap seluruh aspirasi itu, Van Bone menegaskan akan memperjuangkan karena memang itu adalah kewajibannya, dan nanti akan disampaikan dalam rapat paripurna.

“Dalam reses semua aspirasi masyarakat ditampung dan diperjuangkan, bahkan langsung ditindaklanjuti, untuk memastikan apa yang disampaikan dilaksanakan pemerintah, jika ada yang bisa dibuat pada perubahan APBD dilusulkan untuk dilaksanakan, kalau anggaran besar akan dimasukan dalam induk APBD 2019 nanti,” katanya.

Salah satu warga yang menyampaikan aspirasi dalam reses Ketua DPRD Manado Noortje Van Bone di Ranotana

Tetapi kalau soal PBL kata Van Bone, akan diteruskan ke dinas sosial, karena memang pemerintah punya paramater untuk menentukan lingkungan berhak menerima atau tidak.

“Kalau sudah bagus kondisinya, tentu sudah menjadi pertimbangan, karena berarti sudah bagus,” katanya.

Dalam reses tersebut, Van Bone didampingi Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Manado, Julises Oehlers, dan Camat Sario Marthen Kapojos.

Wakil Ketua DPRD Manado, Richard Sualang saat menjaring aspirasi masyarakat di Titiwungen Utara

Di tempat berbeda, Wakil Ketua DPRD Manado, Richard Sualang memanfaatkan waktu reses dengan bertemu dengan masyarakat Dapil Sario-Malalayang, di Kelurahan Titiwungen Utara, Rabu (13/6/2018) sore.

Sualang mengatakan, reses adalah bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat juga memenuhi ketentuan dalam UU nomor 17/2014, untuk melaksanakan kegiatan di luar kantor atau masa reses.

“Reses kami laksanakan karena sudah dianggarkan dalam APBD yang merupakan uang rakyat sehingga harus kami laksanakan, sebagai pertanggungjawaban moral kami kepada masyarakat,” katanya.

Salah satu warga yang menyampaikan aspirasi di reses Wakil Keta DPRD Manado Richard Sualang

Sualang yang didampingi Lurah Titiwungen Utara Julia Sanger, menerima keluhan masyarakat mengenai genangan air yang selalu terjadi di depan halaman Masjid Miftahul Jannah, setiap kali hujan turun.

Dua orang yang menyampaikan aspirasi itu adalah Zulkifli Bahetam dan Syawal Freda, yang minta agar aspirasi itu diperjuangkan, karena sudah berkali-kali disampaikan.

“Kami minta supaya saluran air itu diperbaiki agar tidak ada banjir, karena berbau busuk dan berlemak, kami kuatir banyak virus dan membuat kami sakit, mohon agar ini diperjuangkan Ketua Richard Sualang,” kata Bahetam dan Syawal.

Suasana reses Wakil Ketua DPRD Manado, Richard Sualang di Kelurahan Titiwungen Utara, Kecamatan Sario, Rabu (13/6/2018)

Atas aspirasi tersebut, dia menyatakan sebelumnya sudah menyampaikannya kepada wali kota secara langsung dan disanggupi, tetapi masih berjalan, tetapi mengenai air kotor yang kemungkinan dari restoran dan hotel, akan diminta agar DLH melakukan pemeriksaan supaya ada pertanggungjawaban dari pengusaha.

Tetapi dia mengatakan, dalam waktu dekat, pemerintah ada pembangunan drainase di situ yang menggunakan dana dari APBN, APBD provinsi dan Manado, jadi warga tidak perlu kuatir karena semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Riddy

Liputan Khusus